Woman Crisis Centre
Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017. Beleid ini telah diundangkan dalam berita negara pada 4 Agustus 2017. Artinya, sejak 4 Agustus 2017, PERMA ini mulai berlaku dan mesti menjadi pegangan bagi para hakimRead more about PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan[…]
UU No. 35 Tahun 2014 merupakan Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini hanya mengatur kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Angka 43 Pasal 66 yaitu “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan,Read more about RUU PKS vs UU No. 35 Tahun 2014[…]
UU No. 44 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Pornografi. UU ini mengatur jenis kekerasan seksual dengan keliru. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan eksploitasi seksual sebagai muatan pornografi, yang selanjutnya diancam pidana oleh UU ini. Demikian pula Pasal 4 ayat (1) huruf b meletakkan kekerasan seksual sebagai muatan pornografi, yang dalam Penjelasan dimaknai terbatasRead more about RUU PKS vs UU No. 44 Tahun 2008[…]
UU No. 21 Tahun 2007 adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU ini mengatur jenis kekerasan seksual yang spesifik yaitu perdagangan orang secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Walaupun secara normatif perdagangan orang dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturan jenisRead more about RUU PKS vs UU No. 21 Tahun 2007[…]
UU No. 23 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menyebutkan frasa “kekerasan seksual”, namun yang dimaksud berbeda dengan frasa “kekerasan seksual” dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkupRead more about RUU PKS vs UU No. 23 Tahun 2004[…]
UU No. 26 Tahun 2000 adalah Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya menyangkut 2 kejahatan: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan ini pun bukan tindak pidana, karena dalam tiap kejahatan tersebut ada masing-masing bentuk tindak pidana. Secara khusus beberapa jenis kekerasan seksual disebutkanRead more about RUU PKS vs UU No. 26 Tahun 2000[…]
Sesuai dengan namanya, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentu saja hanya mengatur tentang bagaimana jalannya suatu acara peradilan pidana dalam suatu kasus tindak pidana dan berlaku bagi seluruh acara peradilan tindak pidana. Di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat hukum acara khusus peradilan pidana kekerasan seksual. Ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasanRead more about RUU PKS vs KUHAP[…]
Pengaturan dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, di dalam KUHP bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan yang tersedia itu pun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidakRead more about RUU PKS vs KUHP[…]
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendefinisikan 9 Tindak Pidana Seksual. Walaupun ada 15 bentuk kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh Komnas Perempuan, namun hanya 9 bentuk yang dimasukkan sebagai tindak pidana seksual di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini tidak harus diselesaikan dengan pengaturanRead more about 9 Tindak Pidana Seksual[…]
Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual,Read more about 15 Bentuk Kekerasan Seksual[…]