Alur Pembuatan sebuah Undang-Undang

Alur Pembuatan sebuah Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa, kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, untuk proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganRead more about Alur Pembuatan sebuah Undang-Undang[…]

Bagikan ini...
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

Berikut ini adalah daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2018, progres sampai tanggal 7 Juni 2018: RUU dalam Tahap Penyusunan di Pemerintah: RUU Tentang Bea Materai → (usulan Pemerintah) RUU Tentang Badan Pemeriksa Keuangan → (usulan Pemerintah) RUU Tentang Nakotika dan Psikotropika → (usulan Pemerintah) RUU tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah →Read more about Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018[…]

Bagikan ini...
PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang  Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017. Beleid ini telah diundangkan dalam berita negara pada 4 Agustus 2017. Artinya, sejak 4 Agustus 2017, PERMA ini mulai berlaku dan mesti menjadi pegangan bagi para hakimRead more about PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan[…]

Bagikan ini...
RUU PKS vs UU No. 44 Tahun 2008

RUU PKS vs UU No. 44 Tahun 2008

UU No. 44 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Pornografi. UU ini mengatur jenis kekerasan seksual dengan keliru. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan eksploitasi seksual sebagai muatan pornografi, yang selanjutnya diancam pidana oleh UU ini. Demikian pula Pasal 4 ayat (1) huruf b meletakkan kekerasan seksual sebagai muatan pornografi, yang dalam Penjelasan dimaknai terbatasRead more about RUU PKS vs UU No. 44 Tahun 2008[…]

Bagikan ini...
RUU PKS vs UU No. 21 Tahun 2007

RUU PKS vs UU No. 21 Tahun 2007

UU No. 21 Tahun 2007 adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU ini mengatur jenis kekerasan seksual yang spesifik yaitu perdagangan orang secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Walaupun secara normatif perdagangan orang dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturan jenisRead more about RUU PKS vs UU No. 21 Tahun 2007[…]

Bagikan ini...
RUU PKS vs UU No. 23 Tahun 2004

RUU PKS vs UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menyebutkan frasa “kekerasan seksual”, namun yang dimaksud berbeda dengan frasa “kekerasan seksual” dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkupRead more about RUU PKS vs UU No. 23 Tahun 2004[…]

Bagikan ini...
RUU PKS vs UU No. 26 Tahun 2000

RUU PKS vs UU No. 26 Tahun 2000

UU No. 26 Tahun 2000 adalah Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya menyangkut 2 kejahatan: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan ini pun bukan tindak pidana, karena dalam tiap kejahatan tersebut ada masing-masing bentuk tindak pidana. Secara khusus beberapa jenis kekerasan seksual disebutkanRead more about RUU PKS vs UU No. 26 Tahun 2000[…]

Bagikan ini...
RUU PKS vs KUHAP

RUU PKS vs KUHAP

Sesuai dengan namanya, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentu saja hanya mengatur tentang bagaimana jalannya suatu acara peradilan pidana dalam suatu kasus tindak pidana dan berlaku bagi seluruh acara peradilan tindak pidana. Di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat hukum acara khusus peradilan pidana kekerasan seksual. Ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasanRead more about RUU PKS vs KUHAP[…]

Bagikan ini...
RUU PKS vs KUHP

RUU PKS vs KUHP

Pengaturan dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, di dalam KUHP bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan yang tersedia itu pun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidakRead more about RUU PKS vs KUHP[…]

Bagikan ini...
9 Tindak Pidana Seksual

9 Tindak Pidana Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendefinisikan 9 Tindak Pidana Seksual. Walaupun ada 15 bentuk kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh Komnas Perempuan, namun hanya 9 bentuk yang dimasukkan sebagai tindak pidana seksual di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini tidak harus diselesaikan dengan pengaturanRead more about 9 Tindak Pidana Seksual[…]

Bagikan ini...
Page 1 of 2
1 2