Berbagai lembaga penyedia layanan pendampingan perempuan korban kekerasan berusaha keras melakukan upaya, agar masalah kekerasan perempuan semakin ternetralisir. Langkah-langkah mereka sering harus melalui jalan nan terjal, termasuk perjuangan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Rancangan aturan tersebut sudah dibahas sejak 2015, hal mana menurut Swara Parangpuan (Swapar) —lembaga pendampingan perempuan korban kekerasanRead more about Maju Mundur Penuntasan Kasus Kekerasan Pada Perempuan[…]

Padangkita.com – Direktur Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Yefri Heriani mengatakan diperlukan undang-undang khusus (lex specialis) untuk penghapusan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Undang-undang yang ada saat ini dinilai belum cukup ampuh untuk melindungi dan memenuhi hak korban. Tindak kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat masih tinggi. Dari tahun ke tahun, jumlah laporan korban kekerasanRead more about Perlu UU Khusus untuk Hapus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan[…]

Angka korban kekerasan seksual yang muncul diberbagai data lembaga layanan saat ini diyakini belumlah angka keseluruhan. Karena kasus kekerasan seksual hingga saat ini merupakan fenomena gunung es. Banyak korban yang tidak dan belum mengakses lembaga layanan dikarenakan terbatasnya informasi terhadap keberadaan lembaga layanan yang berpihak pada hak -hak korban kekerasan seksual. Terbatasnya informasi bahwa negaraRead more about Negara Harus Memastikan Terpenuhinya Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual[…]