Perlindungan Bagi Kelompok Rentan

Pendahuluan

Nurani Perempuan Women’s Crisis Center merupakan lembaga non profit yang digagas pendiriannya sejak tahun 1997, melalui obrolan beberapa orang yang memperhatikan dengan seksama kondisi perempuan di Sumatera Barat. Mereka sebagiannya merupakan relawan PKBI Sumbar yang saat itu aktif dalam berbagai kegiatan dengan bermacam latar belakang pengalaman. Dua tahun obrolan dan diskusi bergulir untuk memastikan komitmen untuk melembagakannya, dan pada November 1999 legalitasnya sebagai sebuah Yayasan diterima.

Hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan menjadi cita-cita Nurani Perempuan. Mempelajari dan memperjuangkan hak-hak perempuan menjadi bagian penting dari gerakannya. Secara khusus Nurani Perempuan bekerja untuk menjalankan tiga mandat. Pertama adalah melakukan penanganan bagi perempuan (termasuk anak perempuan) korban kekerasan dan diskriminasi. Layanan ini dilakukan dalam bentuk konsultasi, pendampingan dan rumah aman bagi penanganan berbagai kasus yang dialami oleh perempuan korban kekerasan. Kedua adalah pencegahan yang dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan produksi pengetahuan. Mandat ketiga adalah advokasi untuk hadirnya kebijakan yang memperhatikan kebutuhan strategis perempuan akan hak untuk hidup aman dan sejahtera dalam kesetaraan dan keadilan.

Setiap tahunnya rata-rata Nurani Perempuan menerima lebih 110 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tiga tahun terakhir (2015 – 2017), ada 344 laporan kasus, yang terdiri dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (37%), Kekerasan Seksual/KS (52%), Perdagangan Manusia (4%),  Kekerasan Dalam Pacaran/KDP (3%), Perkawinan Anak (1%), Penganiayaan Mantan Istri, Sodomi, dll (3%). Kasus KDRT dan KS dari tahun ke tahun selalu mendominasi laporan korban ke lembaga ini.

Dalam penanganan kasus, pemenuhan hak atas perlindungan, keadilan, pemulihan dan ketidak-berulangan menjadi bagian yang mendasar dalam pendampingan korban. Dalam melakukan kerja ini, banyak sekali tantangan yang dihadapi, diantaranya sistem hukum belum dapat memberikan keadilan kepada korban, selain karena terjadi kekosongan hukum, sistem hukum yang patriarkhi, juga aparat penegak hukum yang belum berpihak pada korban.

Karena sangat besar harapan terhadap RKUHP yang saat ini masih dalam proses legislasi di DPR RI.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perjalanan yang cukup panjang dalam proses revisi KUHP, menunjukan terjadinya pergulatan kepentingan di dalamnya. Dalam proses legislasi yang terjadi ini, Nurani Perempuan mempunyai beberapa catatan penting dari RKUHP, seperti di bawah ini.

  1. Perkosaan dan Perbuatan Cabul Merupakan Kekerasan Seksual

Selama tiga tahun terakhir 52% kasus yang dilaporkan ke Nurani Perempuan adalah bentuk kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini pada hakikatnya menyerang tubuh dan seksualitas korban, melanggar integritas tubuh korban, melanggar hak korban atas rasa aman, hak bebas dari kekerasan dan merupakan bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Dalam RKUHP, perkosaan dan perbuatan cabul diletakan pada BAB Tindak Pidana Kesusilaan. Ini jelas menggeser persoalan perkosaan dan perbuatan cabul dari serangan terhadap tubuh dan martabat kemanusiaan menjadi persoalan yang bernuansa seks atau pekelaminan, pelanggaran rasa susila masyarakat dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat. Di sini terlihat bahwa tindak perkosaan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai serangan terhadap perempuan sebagai individu, namun dianggap sebagai penyerangan terhadap masyarakat dan rasa susila dan kesopanan.

Penempatan perkosaan dan perbuatan cabul dalam bab tindak pidana kesusilaan menunjukan hasil hegemoni ideologi patriarkhi si pembuat hukum hadir dalam sistem hukum yang dihasilkannya. Sehingga pengalaman perempuan korban perkosaan selama ini tidak didengarkan untuk menentukan terlanggarnya hak atas integritas tubuhnya. Hal ini tentu akan merugikan perempuan korban, seperti pengalaman perempuan korban perkosaaan yang sudah-sudah, mereka sering disalahkan, meletakan stigma negatif pada korban, mengucilkannya, sehingga mereka mengalami trauma, kegoncangan jiwa bahkan bunuh diri.

  1. “Penistaan” Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Meskipun data kasus yang dilaporkan ke Nurani Perempuan terkait perkawinan anak baru 1% (sekitar 3 kasus), akan tetapi kasus kekerasan terhadap anak korbannya mencapai 39% dari seluruh laporan dalam tiga tahun terakhir. Sayangnya dalam RKUHP pada beberapa pasalnya, upaya perlindungan anak tidak mendapatkan dukungan. Pasal tersebut adalah pasal 490, pasal 496 dan pasal 498.

Padahal dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Demikian juga dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi negara untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan anak. Beberapa pasal di atas tidak sejalan, karena adanya frasa yang menyatakan “dan belum kawin” di dalam rumusan normanya. Penggunaan frasa ini secara implisit menunjukan penerimaan terhadap praktek perkwinan usia anak.

  1. Kriminalisasi Korban Perkosaan

Sepanjang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban perkosaan, salah satu tantangannya adalah sulitnya untuk mendapatkan pembuktian dan sering pembuktiannya dibebankan kepada korban. Tindak perkosaan yang sulit dibuktikan, karena hilangnya alat-alat bukti akan membuahkan tuduhan zina kepada korban. Ini artinya pada pasal 484 RKUHP berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban perkosaan, menghalangi korban untuk mengakses keadilan dan menghalangi perempuan untuk melaporkan kasus perkosaan.

  1. Kriminalisasi Perempuan dan Pasangan Terikat Perkawinan di Luar Perkawinan yang Sah

Nurani Perempuan mencatat, dari laporan kasus KDRT dan beberapa latar belakang korban KS, ditemui keluarga pasangan suami istri menikah tanpa pencatatan yang sah. Mereka menikah di bawah tangan (secara Islam), sehingga tidak memiliki surat-surat seperti yang di atur oleh negara. Pada pasal 488 RKUHP yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dipidana denda paling banyak Kategori II”.

Kemiskinan juga menjadi penyebab banyak pasangan tidak dapat mengakses instansi pencatatan sipil. Jika pasal ini diberlakukan mereka yang miskin juga akan mengalami kriminalisasi dalam perkawinannya.

Nurani Perempuan juga melihat bahwa potensi bagi kelompok-kelompok di bawah ini untuk dikriminalisasi karena dianggap sebagai pasangan yang tidak memiliki surat nikah dari pemerintah sehingga perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara adalah:

  • Pasangan yang tinggal di daerah terpencil, terluar dan terdepan di Indonesia yang sangat sulit mendapatkan akses ke layanan pemerintah, termasuk mendapatkan dokumen pernikahan.
  • Beberapa suku pedalaman yang menganggap bahwa perkawinan mereka tidak perlu dicatat, sehingga mereka tidak memiliki surat nikah.
  • Penganut agama leluhur/penghayat kepercayaan.
  1. Belum Responsif Terhadap Perkembangan Hukum Pidana

Dalam beberapa pasal terlihat RKUHP ini belum mengikuti perkembangan hukum pidana dunia, bahkan melakukan langkah mundur. Misalnya beberapa negara sudah meninggalkan/tidak menggunakan, tapi justru dalam RKUHP masih dipakai. Ini dapat dilihat diantaranya dalam pasal 484 yang mengatur tentang Zina.

Jika perzinaan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka bukan berarti negara harus menyelesaikannya dengan ketentuan hukum pidana. Negara harus aktif melakukan pendekatan kebijakan selain pemidanaan. Negara dapat melakukan penguatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya terhadap penghargaan tubuh dan seksualitas perempuan. Pendidikan untuk membangun kesadaran akan penghormatan terhadap hak-hak perempuan atas integritas diri dan kontrol tubuhnya serta pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas harus dilakukan oleh negara agar kelompok yang rentan menjadi korban dapat terhindar dari praktek perzinaan dan aktivitas seksual pra perkawinan. Juga diperlukan upaya pengembangan pengendalian sosial yang holistik.

  1. Menghadirkan Ketegangan Sosial

Bila pasal 484 dibiarkan, maka kehadiran pihak ketiga yang dimungkinkan untuk melaporkan perbuatan zina. Ini memungkinkan berbagai macam orang untuk mengurusi urusan pribadi seseorang, misalnya pemuka agama dan kelompok orang tertentu yang mengatas-namakan sebagai pihak ketiga yang tercemar. Hal ini memiliki potensi signifikan untuk disalah-gunakan oleh orang-orang yang memiliki persoalan pribadi dengan seseorang yang diduga melanggar ketentuan dalam pasal ini. Maka dimungkinkan juga akan terjadi tindakan penggrebekan, sweeping secara semena-mena oleh orang yang menganggap dirinya pihak ketiga.

Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Nurani Perempuan, berbagai tindakan ini pun telah terjadi, dimana tanpa pembuktian, masyarakat/kelompok orang melakukan penggerebekan dan memberikan hukuman tanpa memberikan ruang pada perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Sekali lagi ini mengakibatkan trauma yang luar biasa bagi perempuan.

Kondisi ini juga akan membuka ruang terjadinya perulangan kekerasan (revictimisasi) yang mengakibatkan bertambah beratnya trauma bagi korban/perempuan.

  1. Adanya Potensi Untuk Impunitas Pelaku

Impunitas pelaku untuk kasus KDRT, perkosaan dan pelecehan seksual (KS) hingga saat ini masih sering terjadi. Di Nurani Perempuan saja, untuk tahun 2017 ada sekitar 7 kasus yang dilaporkan pada tahun yang sama belum berjalan prosesnya, karena berbagai alasan. Salah satunya latar belakang pelaku, mereka orang yang di kenal dalam masyarakat atau orang yang memiliki relasi dekat dengan korban dan memiliki kekuasaan.

Asa terhadap RKUHP akan memberikan keadilan kepada korban dengan memastikan penegakan hukum terhadap pelaku, tampaknya akan pupus bila ruang impunitas pelaku terbuka lebar karena pelaku atau masyarakat masih banyak yang menyalahkan korban dan menempatkan korban sebagai aktor yang membuka kesempatan untuk terjadinya tindakan pidana.

Penutup

Ada beberapa kelompok rentan lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam RKUHP. Khususnya kelompok dengan orientasi seksual tertentu. Mereka rentan mendapatkan kriminalisasi dan selama ini minimal mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Penyandang disabilitas yang hingga saat ini dalam sistem peradilan pidana belum mendapatkan ruang yang pasti agar mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan juga harus di atur dengan jelas dalam RKUHP.

Yefri Heriani

Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center

 

Bagikan ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *