PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang  Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada 11 Juli 2017. Beleid ini telah diundangkan dalam berita negara pada 4 Agustus 2017. Artinya, sejak 4 Agustus 2017, PERMA ini mulai berlaku dan mesti menjadi pegangan bagi para hakim semua tingkat peradilan termasuk MA ketika mengadili jenis perkara ini.

Poin-poin penting yang ada dalam PERMA ini adalah:

  • PERMA ini berasaskan: penghargaan harkat martabat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
  • Hakim dilarang bersikap: misalnya menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, atau penafsiran ahli yang bias gender; mengeluarkan pandangan/pernyataan yang mengandung stereotip gender; dan lain-lain.
  • Hakim wajib mempertimbangkan: kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan dan hukum tidak tertulis; menafsirkan aturan atau hukum tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara, dan nondiskriminasi; konvensi/perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
  • Dalam persidangan hakim wajib mencegah para pihak yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, menggunakan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum.
  • Ketika perempuan mengalami gangguan fisik dan psikis dibolehkan menghadirkan pendamping.
  • Memberi beberapa panduan bagi MA ketika mengadili uji materi peraturan terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Download Salinan Perma No. 3 Thn 2017

Bagikan ini...