RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Penghapusan kekerasan seksual perlu dilakukan secara optimal karena setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Optimalisasi itu perlu segera dilakukan tanpa ditunda mengingat korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan dan mengalami penderitaan akibat kekerasan seksual, seringkali tidak mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, akibat sistim hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Sistim Peradilan Pidana yang ada saat ini belum responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual, dimana dalam lingkup masyarakat patriakhi yang menempatkan perempuan untuk melayani, menjaga kesucian, dan berprilaku sesuai standar yang ditentukan nilai partriakhi, telah menyebabkan para korban tidak mengklaim keadilan atas pelanggaran hak-haknya. Sementara, jikapun korban menempuh peradilan pidana untuk mengklaim keadilannya, maka korban akan mengalami viktimisasi ganda yaitu di samping menjadi korban dari kekerasan seksual dia juga akan menjadi korban dari sistim peradilan pidana itu sendiri.

Komnas Perempuan, berdasarkan pemantauannya, mengidentifikasi permasalahan penegakan hukum kasus kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

  • Aparat Penegak Hukum hanya dapat menggunakan KUHP, yang belum mencakup semua bentuk Kekerasan Seksual, dan KUHAP, yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban untuk mendapatkan hak-haknya.
  • Pemaksaan mediasi dalam proses peradilan, dimana Aparatur Penegak Hukum atau Pejabat Negara bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban.
  • Terjadinya kriminalisasi terhadap korban sebagai salah satu cara pembungkaman terhadap korban.
  • Terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan, seperti penggalian informasi dilakukan dengan pertanyaan yang menyudutkan atau melecehkan korban, meminta uang jika korban ingin melanjutkan proses hukum, tidak mengakui kehadiran pendamping korban atau tidak mengijinkan pendamping korban masuk ke ruang sidang, dsb.
  • Dilakukannya blaming (penyalahan) terhadap korban atas tindak pidana yang menimpanya.

Diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistim hukum untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini adalah:

  1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
  2. menangani, melindungi, dan memulihkan korban
  3. menindak pelaku
  4. menjamin serta memastikan terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam penghapusan kekerasan seksual

Permasalahan-permasalahan terkait penegakan hukum yang dihadapi perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Penderitaan korban kekerasan seksual dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

  • Sebelum Sidang Pengadilan

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

  • Selama Sidang Pengadilan

Korban harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana mewakili pihak korban, tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya.

  • Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapa pun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan, karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban. Pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual dalam suatu Undang-Undang diharapkan dapat memotivasi berbagai pihak agar berperan aktif dalam berbagai upaya penghapusan kekerasan seksual.

Bagikan ini...