9 Tindak Pidana Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendefinisikan 9 Tindak Pidana Seksual. Walaupun ada 15 bentuk kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh Komnas Perempuan, namun hanya 9 bentuk yang dimasukkan sebagai tindak pidana seksual di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang merupakan praktik, tradisi dan kebijakan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini tidak harus diselesaikan dengan pengaturan pidana. Misalnya kekerasan seksual berupa praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Namun bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti ini perlu diintervensi juga melalui perubahan cara pandang dan pola pikir melalui pendidikan dan penyebar-luasan informasi. Hal ini khususnya pendidikan dan informasi tentang bagaimana berbuat adil gender tanpa mendiskriminasi perempuan, memperbaiki praktik-praktik budaya di masyarakat yang masih merugikan perempuan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah agar tidak membuat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

Satu lagi bentuk kekerasan seksual yang tidak dimasukkan ke dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu “Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual”. Bentuk kekerasan seksual ini telah diatur secara spesifik dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Walaupun perdagangan orang dalam UU tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturannya sudah cukup memadai.

Adapun 9 tindak pidana seksual tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu pelecehan seksual dalam bentuk fisik (body contact), meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik (no body contact) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.

Elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual :

  1. Tindakan fisik (body contact) dan/atau non-fisik (no body contact);
  2. Berkaitan dengan seksualitas seseorang;
  3. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

Catatan :

  • Dalam KUHP pelecehan seksual disebut sebagai pencabulan, namun frasa pencabulan mengandung makna termasuk persetubuhan di dalamnya.

  • Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat norma tentang hak untuk bebas dari pelecehan seksual, namun tidak ada rumusan unsur tindak pidana dan ancaman pidana.

2. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh lainnya. Sementara yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan /atau status sosial.

Elemen kunci tindak pidana eksploitasi seksual :

  1. Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan.
  2. Untuk tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain.
  3. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Catatan :

  • UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan tentang eksploitasi seksual, namun terbatas memberikan perlindungan apabila korban berusia anak.

  • UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi seksual disebutkan sebagai salah satu maksud atau tujuan tindak pidana perdagangan orang.

3. Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.

Elemen kunci tindak pidana pemaksaan kontrasepsi:

  1. Tindakan mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan.
  2. Mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.

Catatan :

  • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebutkan sterilisasi paksa sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematik, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

  • Sterilisasi adalah salah satu metode dalam penyelenggaraan kontrasepsi. Namun, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mempidanakan pemaksaan kontrasepsi.

4. Pemaksaan aborsi

Tindak pidana pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Elemen kunci tindak pidana pemaksaan aborsi:

  1. Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan.
  2. Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Catatan :

  • Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemaksaan aborsi.

5. Perkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Yang dimaksud dengan pemaksaan tidak hanya mencakup paksaan secara fisik, namun juga psikis dan aspek lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh dari orang lain. Jadi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, hubungan seksual tidak hanya berarti penetrasi penis ke vagina, namun lebih luas dari itu dengan menggunakan benda atau anggota tubuh lainnya.

Elemen kunci tindak pidana perkosaan :

  1. Tindakan pemaksaan hubungan seksual.
  2. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Catatan :

  • Tindak pidana perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288. Walaupun kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Penafsiran sempit makna perkosaan sebagai penetrasi konvensional ditambah posisi pengaturannya dalam bab kesusilaan mengakibatkan kekerasan seksual yang terjadi tidak dianggap sebagai serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban, tetapi lebih karena tidak patut/pantas dilakukan oleh pelaku pada korban dan sebagai pelanggaran terhadap rasa susila masyarakat.

  • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur tentang kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sekalipun tidak menyebutkan perkosaan namun norma yang diatur sebagai jenis perkosaan dalam lingkup rumah tangga.

  • UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan perkosaan sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematik, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

6. Pemaksaan perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak.

Elemen kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

  1. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan.
  2. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya.
  3. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan

Catatan:

  • Terdapat kewajiban orang tua mencegah terjadinya perkawinan di usia anak dalam UU No. 23 Tahun 2002. Dalam praktek seringkali orangtua memaksa dilakukan perkawinan atas dasar berbagai alasan atau mengijinkan perkawinan, namun hanya dalam norma tanpa disertai ancaman pidana jika kewajiban itu dilanggar.

7. Pemaksaan pelacuran

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Elemen kunci tindak piana pemaksaan pelacuran, yaitu :

  1. Tindakan melacurkan seseorang.
  2. Dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan.
  3. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Catatan:

  • UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan perkosaan sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematik, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

8. Perbudakan seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Elemen kunci tindak pidana perbudakan seksual:

  1. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran.
  2. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang.
  3. Untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Catatan:

  • UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan perkosaan sebagai jenis tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematik, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

9. Penyiksaan seksual

Tindak pidana penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban. Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparat dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

Elemen kunci dari tindak pidana penyiksaan seksual:

  1. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual.
  2. Dilakukan dengan sengaja.
  3. Untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga; memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Catatan :

  • Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

Bagikan ini...