Kronologi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang digagas oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL), yang merupakan himpunan dari 125 pengada layanan bagi korban kekerasan di 32 Propinsi. Saat ini (sejak Januari 2016) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk ke dalam Prolegnas 2014-2019 dengan status RUU usulan DPR RI, yang berarti tinggal menunggu persetujuan Pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Tahun 2012

Ide untuk menggagas RUU PKS

Tahun 2014

Komnas Perempuan mulai menyusun draft Naskah Akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lewat rangkaian konsultasi, baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan menghadirkan konsultan-konsultan dari kementrian terkait, lembaga dan aparatur penegak hukum serta kalangan akademisi.

Tahun 2015

Komnas Perempuan dan FPL melakukan konsultasi lanjutan untuk mendapatkan masukan dan dalam upaya penyempurnaan draft Naskah Akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Beberapa konsultasi melibatkan kelompok pemerhati isu-isu tertentu, seperti isu disabilitas, isu sistim peradilan pidana, isu perlindungan anak, isu hak asasi manusia, isu pemulihan korban dan isu rehabilitasi pelaku.

Januari 2016

Baleg DPR RI setuju RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas tambahan 2015-2019

12 Mei 2016

Komnas Perempuan menyerahkan draft Naskah Akademik dan rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada perwakilan pemerintah dan anggota dewan.

17 Mei 2016

Pengusulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas 2014-2019 di rapat paripurna DPR. Usulan ditanda-tangani oleh 70 anggota DPR lintas fraksi.

DPD RI mengadakan dialog publik tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di ruang rapat utama gedung rektorat Universitas Bengkulu.

25 Mei 2016

Rapat perdana pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

06 Juni 2016

Komnas Perempuan bersama FPL menyerahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan DPR RI diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Pemerintah (Menkumham) dan DPR sepakat memasukkan 10 RUU, salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

21 Juli 2016

DPR RI menggelar Seminar Uji Sahih RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di kampus UNAIR Surabaya.

27 Juli 2016

Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Peraturan Perundang-undangan dari Perspektif HAM membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

23 Agustus 2016

Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

31 Agustus 2016

Fisip UI dan Komnas Perempuan mengadakan acara “Konsolidasi Publik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” di Depok.

19 September 2016

Komnas Perempuan bersama FPL menyerahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI).

19 Oktober 2016

Diskusi “Konsultasi Pakar tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” diadakan di kampus UGM.

31 Januari 2017

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyelesaikan pembahasan harmonisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU Inisiatif DPR.

6 April 2017

DPR RI mengirimkan Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hasil harmonisasi Baleg DPR RI kepada Presiden RI lewat surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017. Setelahnya DPR menanti Surat Presiden tentang Penunjukkan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan dengan tenggat waktu 60 hari.

09-10 Mei 2017

Rapat Penyusunan DIM Pemerintah atas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

02 Juni 2017

Presiden RI menerbitkan surat dengan nomor R.25/Pres/06/2017 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

11 September 2017

Komisi VIII DPR RI melakukan pembahasan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan sejumlah kementerian terkait.

22 September 2017

Menteri PPPA Yohana Yembise : “Pemerintah merampingkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi 52 pasal dari 152 pasal usulan DPR.”

Desember 2017

Dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) tahun 2017 ini, WCC Nurani Perempuan menggalang dukungan dari berbagai kalangan masyarakat untuk mendesak para pengambil keputusan untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang.

Download : Policy-Brief-RUU-PKS

 

Bagikan ini...