RUU PKS vs KUHAP

Sesuai dengan namanya, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentu saja hanya mengatur tentang bagaimana jalannya suatu acara peradilan pidana dalam suatu kasus tindak pidana dan berlaku bagi seluruh acara peradilan tindak pidana. Di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat hukum acara khusus peradilan pidana kekerasan seksual. Ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat menyebabkan viktimisasi terhadap korban karena korban kekerasan seksual membutuhkan perlakuan khusus yang tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana lainnya.

Oleh karena itu, dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ketentuan hukum acara yang dirumuskan berangkat dari konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dengan tujuan mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dan menjauhkan viktimisasi terhadap korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bahwa korban berhak memperoleh pendampingan, merumuskan kewajiban penegak hukum untuk menyediakan pendamping bagi korban dan merumuskan pemeriksaan hanya dilakukan oleh petugas terlatih yang dilakukan ketika korban telah memperoleh penguatan medis dan psikologis.

Selain itu, KUHAP juga tidak mengatur kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat, serta media massa untuk tidak mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuannya dan untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam pemberitaan media massa. Ketentuan ini dibutuhkan untuk menghindarkan korban kekerasan seksual dari stigma dan pemberitaan yang akan semakin menambah penderitaan korban, sebagaimana dirumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tidak adanya larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan sejumlah larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat yang ditujukan untuk menghapuskan stereotipi peradilan (judicial stereotyping) terhadap korban.

Terkait pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Selain karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung enggan menceritakan kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban tidak terdengar, tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Bagikan ini...