RUU PKS vs KUHP

Pengaturan dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan yang tersedia itu pun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, tidak terlindungi oleh ketentuan ini.

Selain itu, ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila perkosaan dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Hal ini terjadi karena, meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Penggunaan delik perbuatan cabul atas kasus perkosaan, selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang terjadi, juga merugikan korban karena ancaman pidananya lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan, sehingga menjauhkan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Hal lainnya dalam KUHP adalah peletakan tindak pidana perkosaan dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Kesusilaan dimaknai sebagai sopan santun masyarakat dengan nafsu perkelaminan. Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan ‘rasa susila masyarakat’. Padahal tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap orang atau kejahatan atas integritas tubuh dan seksualitas korban, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak. Penempatan pasal-pasal perkosaan dan perbuatan cabul sebagai jenis kekerasan seksual dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan cenderung mengaburkan hakikat dari kekerasan seksual yang merupakan perbuatan kejahatan terhadap orang yang melanggar integritas tubuh korban, direduksi menjadi pada persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat.

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifk tentang pendefnisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur definisi, unsur dan pemidanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Dari 15 jenis kekekerasan seksual, defnisi setiap jenis kekerasan seksual diatur dalam 9 Pasal dimana masing-masing Pasal mengatur unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur peran dan tugas Lembaga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Pengaturan ini tidak terdapat dalam KUHP, dan tidak dapat diatur oleh KUHP karena materi muatan ini bukan merupakan tindak pidana. Mengingat pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yang penting, maka pencegahan ini harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Yang dimaksud Pencegahan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual adalah salah satu ruang lingkup dari penghapusan kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan korporasi.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memperkenalkan rehabilitasi khusus bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang dilakukan, seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan denda sebagai ancaman pidana karena denda akan masuk ke kas negara namun tidak berkorelasi dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban.

RUU ini mengatur peran dan tugas lembaga pengada layanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban, hal yang tidak diatur KUHP, karena KUHP tidak mengatur ketentuan di luar pidana. RUU ini juga melengkapi peran dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk penyediaan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual.

Bagikan ini...