RUU PKS vs UU No. 21 Tahun 2007

UU No. 21 Tahun 2007 adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU ini mengatur jenis kekerasan seksual yang spesifik yaitu perdagangan orang secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Walaupun secara normatif perdagangan orang dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan eksplisit untuk tujuan seksual, namun pengaturan jenis kekerasan seksual ini sudah cukup memadai.

Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO menjelaskan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam hal ini, eksploitasi yang dimaksud juga mencakup eksploitasi seksual.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (8) UU PTPPO menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

UU PTPPO sebagai UU yang merupakan aturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, sudah cukup banyak mengatur aspek–aspek tidak hanya pelarangan dan pemidanaan namun meliputi juga pencegahan, pemulihan dan hukum acara pidana yang khusus. Namun hal tersebut hanya berlaku apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, UU PTPPO sebagai aturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dibebani penambahan pengaturan mengenai jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Demikian pula korban tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilindungi menggunakan UU ini, sehingga untuk itu diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Bagikan ini...