RUU PKS vs UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menyebutkan frasa “kekerasan seksual”, namun yang dimaksud berbeda dengan frasa “kekerasan seksual” dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ketentuan UU PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga pelaku.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapat dilakukan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai aturan khusus (lex specialis) dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa UU PKDRT bukan aturan khusus yang ditujukan untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, UU PKDRT hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, artinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain di luar lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada.

Bagikan ini...