RUU PKS vs UU No. 26 Tahun 2000

UU No. 26 Tahun 2000 adalah Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya menyangkut 2 kejahatan: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan ini pun bukan tindak pidana, karena dalam tiap kejahatan tersebut ada masing-masing bentuk tindak pidana.

Secara khusus beberapa jenis kekerasan seksual disebutkan dalam UU ini yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, sebagai bentuk-bentuk tindak pidana dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematik, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi secara sistematis dan meluas menyiratkan bahwa perbuatan itu meliputi adanya perencanaan, terstruktur, terdapat satu komando di dalamnya dan menyasar pada banyak korban dalam satu peristiwa.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual tanpa adanya ketentuan memenuhi unsur 1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, 2) atau sistematik, 3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Sejumlah tindak pidana kekerasan seksual yang teridentifkasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 tetap dapat dipidana dengan ancaman pidana yang dirumuskan oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diperlukan untuk dapat mengisi kekosongan hukum apabila jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di luar terpenuhinya unsur dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Bagikan ini...