RUU PKS vs UU No. 35 Tahun 2014

UU No. 35 Tahun 2014 merupakan Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini hanya mengatur kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Angka 43 Pasal 66 yaitu “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

Selain eksploitasi seksual, Pasal yang sama juga menjelaskan mengenai eksploitasi ekonomi yang merupakan “tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fsik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”. Walaupun jenis kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual dinyatakan dalam UU Perlindungan Anak, ketentuan ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pada korban eksploitasi seksual jika korban berusia anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan kata “persetubuhan” dan “perbuatan cabul” untuk menunjukkan kekerasan seksual pada Anak. Selain itu UU No. 35 Tahun 2014 juga menyebutkan frasa kejahatan seksual namun tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual tersebut.

Dalam hal pemidanaan, Undang–Undang ini hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan eksploitasi anak.

Dengan demikian UU ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual di luar perbuatan berupa persetubuhan atau eksploitasi seksual. UU ini juga tidak mengatur pencegahan agar anak terhindar dari terjadinya kekerasan seksual. Sekalipun merumuskan norma kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, ketentuan ini tidak disertai dengan rumusan pemidanaan jika orangtua tidak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual selain eksploitasi seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga memberikan perlindungan tidak hanya bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual, melainkan bagi setiap orang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penjabaran mengenai hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan juga diuraikan oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan yang bertujuan retributif sekaligus rehabilitatif, pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak. Mengingat tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap UU Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mempertimbangkan bahwa pemulihan korban tetap harus menjadi prioritas. Oleh karenanya, berbagai ketentuan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan pemaknaan dari kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan dalam setiap prosesnya harus berkontribusi pada pemulihan korban. Memaknai kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa tidaklah sama dengan penjatuhan ancaman pidana yang menghilangkan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Mengatasi berbagai hambatan yang seringkali dialami korban kekerasan seksual ketika menempuh proses peradilan pidana dan memastikan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan justru merupakan pemaknaan yang akan dirasakan langsung kemanfaatannya oleh korban. Hal inilah yang diatur oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai bab antara lain bab perlindungan saksi dan korban, hukum acara termasuk di dalamnya pembuktian dan pengajuan restitusi, dan pencegahan kekerasan seksual. Ketentuan ini tidak diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Anak, sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan melengkapi ketentuan yang sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak sebagai aturan khusus (lex specialis).

Dari beberapa hal yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diperlukan untuk mengatur hal–hal yang belum diatur dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya, agar semua korban kekerasan seksual baik anak–anak maupun orang dewasa dapat terpenuhi haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan dan jaminan ketidak-berulangan. Dengan mengingat prinsip lex posteriori derogat legi priori, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi kekosongan hukum dari UU Perlindungan Anak dan sekaligus memperbarui bentuk pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak, serta pemulihan dan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum diatur secara spesifik oleh UU Perlindungan Anak.

Bagikan ini...