RUU PKS vs UU No. 44 Tahun 2008

UU No. 44 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Pornografi. UU ini mengatur jenis kekerasan seksual dengan keliru. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan eksploitasi seksual sebagai muatan pornografi, yang selanjutnya diancam pidana oleh UU ini. Demikian pula Pasal 4 ayat (1) huruf b meletakkan kekerasan seksual sebagai muatan pornografi, yang dalam Penjelasan dimaknai terbatas sebagai berupa persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Pengaturan ini rentan memposisikan perempuan korban kekerasan seksual justru terancam pidana oleh UU ini sebagai pelaku pornografi.

Sementara Pasal 4 ayat (2) huruf c merekatkan eskploitasi seksual dengan memamerkan aktivitas seksual. Dalam penjelasan tidak ada informasi lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan eksploitasi seksual. Pemaknaan serupa tampak pada Pasal 8 dan Pasal 10. Akibatnya, UU Pornograf tidak lagi menempatkan pornograf sebagai bentuk kejahatan yang menyasar tubuh perempuan melainkan lebih pada kerangka moralitas yang berujung pada kontrol seksual perempuan.

Kekeliruan dalam UU Pornografi dalam memaknai kekerasan seksual adalah ketentuan yang akan dikoreksi oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya perkosaan. Selain itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga menegaskan bahwa bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan dan eksploitasi seksual adalah orang yang berhak atas perlindungan dan pemulihan dari tindak pidana yang dialaminya, termasuk berhak untuk terhindar dari kriminalisasi berdasarkan tuduhan pencemaran nama baik, pelaku pornografi, atau tuduhan tindak pidana lainnya.
Selain itu, bentuk perlindungan yang diatur oleh UU Pornografi hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban atau pelaku dari tindak pornografi sebagaimana di atur dalam Pasal 16 UU Pornografi. Artinya UU Pornografi tidak memberikan perlindungan terhadap orang dewasa yang menjadi korban pornograf sehingga UU ini tidak memberikan keadilan kepada orang dewasa yang menjadi korban pornografi. Padahal banyak korban pornografi adalah orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sehingga ia terpaksa untuk melakukan hal–hal yang berbau pornografi yang dilarang dalam UU Pornografi tersebut.

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perlindungan kepada korban kekerasan seksual diberikan kepada setiap korban tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, asal daerah atau lainnya.

Dari uraian yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa UU Pornografi masih belum cukup untuk digunakan sebagai dasar hukum melindungi para korban kekerasan seksual, bahkan rentan mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual menjadi pelaku pornografi.

Oleh karena itu diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengoreksi kekeliruan dalam UU Pornografi agar korban kekerasan seksual memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur hal–hal yang belum diatur dalam UU ini dan sekaligus akan mengoreksi kekeliruan dalam UU Pornografi, maka dapat dipastikan bahwa kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan UU Pornografi.

Bagikan ini...