Laporan Nurani Perempun pada tanggal 13 Januari 2024. Nurani Perempun bersama dengan beberapa NGO dan stakeholder berdialog mengenai usulan optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat, dilaksanakan di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dialog ini dilaksanakan untuk membahas tantangan, kendala, serta langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penanganan dan pemulihan korban kekerasan. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya peningkatan perlindungan dan layanan kepada korban. Sehingga dapat mengurangi angka kasus kekerasan kepada perempuan dan anak, terkhusus yang ada di Sumatera Barat.
“Penangana kasus perlindingan perempuan dan anak di Sumatera Barat Nurani Perempuan masih mengalami berbagai tantangan, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan yang terbatas”, kata Direktur Nurani Perempuan dalam pengantaranya.
Laporan dari kepala dinas P3AP2KB Sumatera Barat, menyatakan “Laporan kasus kekerasan yang diterima lebih sedikit dibandingkan yang terjadi di lapangan”. Dalam menangani kasus ini Dinas Kesehatan telah menyediakan pelatihan bagi tenaga medis, untuk melayani masyarakat yang berkunjung ke puskesmas , namun sayangnya tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan sekolah dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan, namun pelaksanaannya belum optimal.
Dari pihak NGO yang terkait, juga menyampaikan permasalahan yang serupa saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan utama dalam mengurangi kasus ini adalah karena keterbatasan dana yang ada.
Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. H. muhidi, M.M menyebutkan “Kami akan mencari potensi – potensi untuk meningkatkan ekonomi, serta mencari akar permasalahan yang ada dan akan men follow-up persoalan yang telah disampaikan oleh NGO dan stakeholder.
